Herman Oyaitouw Anggota Komisi B DPRK Kabupaten Jayapura dari Partai Hanura
CORAKPAPUA.COM, Jayapura – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Jayapura menyoroti pihak pengelola Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak sekolah yang sejauh ini belum melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura.
Anggota DPRK Jayapura, Herman Oyaitouw mengatakan sampai saat ini belum ada informasi terkait progres dari program Presiden Prabowo itu karena pengelola terkesan mengabaikan pemerintah daerah.
Terkait hal itu, politisi partai Hanura ini meminta agar pihak pengelola secepatnya melakukan koordinasi dengan pihak Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Jayapura.
” Terutama kepada pihak-pihak yang akan mengerjakan program pemerintah pusat ini, harapan kami untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati dan jajarannya dan juga mitra pemerintah dalam hal ini DPRK,” ujar Herman di Sentani, Selasa 25 Februari 2025.
Herman bilang, sasaran dari program ini adalah anak sekolah di semua jenjang baik itu tingkat Paud, TK, SD, SMP dan SMA, karena itu program ini harus dijalankan berdasarkan data dan harus tepat sasaran.
” Anak sekolah itu adalah tanggung jawab pemerintah daerah, dan pemerintah daerahlah yang memiliki data sekolahnya, siswanya maupun administrasinya. Semua ada dalam naungan Pemda, walaupun itu program pemerintah pusat, namun secara hirarki ada pemerintah daerah, sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat,” terangnya.
Menurutnya, program MBG merupakan salah satu pertumbuhan ekonomi baru di daerah – daerah karena itu Ia juga mengajak semua pihak harus menyambut dan mendukung program positif tersebut.
” Akan ada peluang kerja baru, ada pertumbuhan bagi pengusaha lokal di daerah, seperti disektor pertanian, perkebunan, perikanan dan lainnya, juga adanya penyerapan tenaga kerja baru, sehingga mengurangi pengangguran. Selain itu intinya menambah asupan gizi bagi anak – anak sekolah, sehingga mereka tetap sehat dan bisa bersekolah dengan baik.” ungkapnya.
Herman berharap, pihak pengelola atau yayasan yang dipercayakan untuk melakukan program MBG agar mengakomodir potensi lokal yang ada, bahan baku utama MBG harus sebagian besarnya dari Kabupaten Jayapura, termasuk pihak – pihak yang dipercayakan di dapur umum, harus pengusaha asli Kabupaten Jayapura.
” Kenapa pihak pengelola diminta wajib berkoordinasi dengan Pemda, hal itu bertujuan agar kedepannya jika terjadi hal – hal yang tidak diinginkan dapat dipertanggung jawabkan bersama – sama.” tandasnya. (vd)
Tinggalkan Balasan