CORAKPAPUA.COM, Jayawijaya – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan meminta warga tidak terprovokasi isu bantuan bagi orang asli Papua (OAP) daerah setempat.
Ratusan masyarakat yang didominasi mama-mama asli Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan mendatangi kantor Gubernur Papua Pegunungan pada Senin (5/5) 2025 menanyakan informasi bantuan karena mereka telah mengumpulkan kartu tanda penduduk atau KTP dan berkas lainnya untuk memperoleh bantuan pemprov setempat.
Kepala Bidang (Kabid) Komunikasi dan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Papua Pegunungan, Lepianus Z Kogoya di Wamena, Senin mengatakan Pemprov Papua Pegunungan tidak pernah mengeluarkan informasi bantuan dalam bentuk apapun saat ini.
“Kami atas nama Gubernur Papua Pegunungan menyampaikan tidak pernah mengeluarkan informasi kepada warga untuk memperoleh bantuan dalam bentuk apapun. Apalagi menyuruh warga mengumpukan KTP dan berkas lainnya,” kata Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Papua Pegunungan Elay Giban ditemani beberapa pimpinan OPD saat menerima ratusan masyarakat yang didominasi mama-mama asli Papua Pegunungan yang mendatangi kantor Gubernur Papua Pegunungan.
Menurut dia, Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan (John Tabo-Ones Pahabol) pada hari ini (Senin) baru melaksanakan atau masuk kerja enam hari.
“Kami minta kepada masyarakat untuk memberikan dukungan penuh terhadap 100 hari kerja bapak gubernur dan wakil gubernur. Biarkan kami bekerja dulu, dan masyarakat harus memberikan dukungan,” ujarnya.
Dia menegaskan siapapun oknum yang menyebarkan informasi tentang bantuan yang akan diberikan Pemprov Papua Pegunungan kepada masyarakat sehingga membuat gaduh maka harus diamankan.
“Kami akan perintahkan satuan polisi pamong praja atau Satpol PP untuk segera mengamankan oknum yang menyebarkan informasi hoaks sehingga mama-mama mengumpulkan KTP dan berkas lainnya untuk memperoleh bantuan. Kalau tidak dapat diselesaikan oleh kami, maka akan dilanjutkan ke proses hukum karena ini masuk unsur penipuan,” katanya.
Dia berharap masyarakat tidak boleh mempercayai segala bentuk informasi apapun yang belum tentu kebenarannya.
“Kami berharap masyarakat untuk lebih peka mendapatkan informasi, apalagi berkaitan dengan bantuan atau uang. Bisa datang dan bertanya langsung ke pemerintah daerah untuk mendapati kebenarann informasi,” ujarnya.**
Tinggalkan Balasan