Keterangan Foto : Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Provinsi Papua Pegunungan, Noak Tabo, S.IP,M.K.P
CORAKPAPUA.COM. WAMENA – Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Provinsi Papua Pegunungan, Noak Tabo, S.IP,M.K.P menyebut realisasi anggaran 2025 tepat waktu dan efisien menempatkan Provinsi Papua Pegunungan berada di peringkat dua nasional dari 38 Provinsi se-Indonesia setelah Provinsi Jawa Barat.
Noak menyampaikan hal itu saat ditemui di Wamena, Senin 13 April 2026.
“Kalau se-Papua Raya, Papua Pegunungan terbaik untuk realisasi anggaran 2025. Sedangkan secara nasional, Jawa Barat nomor satu kemudian Papua Pegunungan urutan kedua,”ujarnya.
Ia menjelaskan APBD Papua Pegunungan tahun 2025 sebesar Rp1,8 triliun. Jumlah tersebut menurun dibanding era dua penjabat gubernur sebelumnya yakni sebesar kurang lebih Rp2,2 triliun lebih.
Tahun 2026, APBD Papua Pegunungan juga mengalami penurunan dari menjadi Rp1,049 triliun, namun demikian pemerintah setempat tengah berupaya menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dipatok sebesar Rp200 miliar lebih.
Noak menjelaskan APBD 2025 sebesar Rp1,8 triliun bersumber dari Dana Otonomi Khusus (Otsus), Dana Alokasi Umum (DAU). Untuk DAU Sebagian besar dipakai untuk belanja aparatur: gaji, TPP, dan tunjangan lain. “Termasuk digunakan untuk Pendidikan sekitar Rp7 miliar, Kesehatan Rp4 miliar,”ujarnya.
Sedangkan Dana Otonomi Khusus terbagi untuk Specific Grant (SG) dan Block Grant (BG), serta Dana Tambahan Infrastruktur (DTI/DH). Dana Otsus DTI dipakai untuk infrastruktur jalan, jembatan, dan irigasi.
“Dana Otsus SG untuk ekonomi dan UMKM serta Dana Otsus PG mendanai kegiatan MRP dan DPR jalur pengangkatan,”jelas Noak.
Menurut Noak, efisiensi anggaran lewat Keppres Nomor 1 Tahun 2025 membuat dana transfer ke daerah tidak masuk penuh sesuai PMK 33 dan PMK 106. “Dampaknya kami rasakan luar biasa karena PAD kami minim sebagai provinsi baru,” ujarnya.
SYARAT SALUR OTSUS
Noak mengakui pencairan Dana Otonomi Khusus di Papua Pegunungan sedikit mengalami kendala disebabkan persyaratan salur Dana Otsus 2024 belum optimal dipertanggungjawabkan OPD dan laporan tidak masuk ke Bappeda.
Setelah berkoordinasi dengan Bappeda Papua Pegunungan, akhirnya dana Otsus 2025 masuk pada Juli 2025.
“Triwulan 3 dan 4 kami kebut realisasi Otsus. Puji Tuhan ada apresiasi dari pusat. Perubahan APBD, Papua Pegunungan nomor dua dari enam provinsi di Tanah Papua setelah Papua Barat Daya,” kata Noak.
Ia mengatakan realisasi anggaran 2025 per 31 Desember 2025 menempatkan provinsi Papua Pegunungan di posisi dua nasional setelah Jawa Barat. “Padahal SDM minim dan jaringan jadi hambatan utama. Tapi kami bisa nomor dua dari 38 provinsi. Itu kebanggaan kami,” ucapnya.
Noak menginformasikan dana Otsus tahap pertama 2026 dijadwalkan minggu kedua bulan April 2026. “Informasi dari Kementerian Keuangan, Dirjen PK, SP2D sudah terbit. Mudah-mudahan sore ini masuk Rekening Kas Umum Daerah,” katanya.
BPPKAD akan menggunakan dana Otsus setelah Bappeda merampungkan evaluasi dan finalisasi Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP) Otsus. “Supaya tidak terjadi defisit anggaran Bappeda seperti sebelumnya. Final dulu, baru pelayanan jalan,” tegas Noak.***
Tinggalkan Balasan