Keterangan Foto : Penandatanganan MoU Dan PKS Antara Pemerintah Papua Pegunungan Bersama Kemenkes Guna Menggenjot Layanan Kesehatan di Papua Pegunungan
CORAKPAPUA.COM. WAMENA – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI menargetkan seluruh rumah sakit di delapan kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan mampu memberikan pelayanan kesehatan rujukan untuk penyakit prioritas, seperti jantung, stroke, kanker, penyakit ginjal, hingga pelayanan kesehatan ibu dan anak paling lambat pada akhir 2028.
Target tersebut merupakan bagian dari program penguatan layanan kesehatan nasional yang sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia agar seluruh masyarakat, termasuk di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar, memperoleh akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata.
Direktur Pelayanan Klinis Kementerian Kesehatan RI, dr. Obrin Parulian, M.Kes, menjelaskan bahwa upaya tersebut dilakukan melalui program pengampuan rumah sakit, yakni sistem pendampingan oleh rumah sakit yang memiliki kapasitas lebih tinggi kepada rumah sakit di daerah.
“Pengampuan ini intinya adalah bagaimana fasilitas pelayanan kesehatan di daerah, khususnya rumah sakit, bisa memberikan layanan sesuai kebutuhan masyarakat. Kita tahu penanganan kanker, jantung, stroke, penyakit ginjal, kematian ibu, dan kematian anak masih belum bagus di daerah ini. Sehingga kita datangkan rumah sakit-rumah sakit pengampu untuk melakukan pengampuan,” ujar dr. Obrin.
Menurutnya, pengampuan bukan sekadar pendampingan biasa, tetapi merupakan proses pembelajaran yang menyeluruh, mulai dari peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, pembinaan pelayanan medis, hingga pemenuhan alat kesehatan dan sarana pendukung.
“Pengampuan itu artinya diajari, dibimbing, dituntun. Kementerian Kesehatan juga melengkapi beberapa alat dan sarana-prasarana supaya nanti semua rumah sakit di setiap kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan memiliki layanan kesehatan dengan level yang setara dengan kabupaten-kabupaten lain,” katanya.
Tak Perlu Lagi Berobat Keluar Daerah
Melalui program tersebut, pemerintah berharap masyarakat Papua Pegunungan tidak lagi harus dirujuk ke luar daerah hanya untuk mendapatkan pelayanan penyakit-penyakit prioritas.
Rumah sakit di tingkat kabupaten nantinya ditargetkan mampu menangani serangan jantung akibat penyumbatan pembuluh darah melalui tindakan kateterisasi dan pemasangan ring jantung, serta mampu menangani pasien stroke akibat sumbatan pembuluh darah secara cepat.
“Kalau sekarang mungkin masyarakat harus ke Jayapura. Harapan kita nanti pada akhir 2027 atau 2028 di Nduga sudah ada dokter saraf yang bisa melakukan penanganan stroke karena sumbatan. Sudah ada dokter jantung yang bisa melakukan intervensi ketika pembuluh darah jantungnya tersumbat, bisa kateterisasi dan pasang ring sehingga orangnya sehat lagi. Itu sebenarnya tujuan program ini,” jelasnya.
Wujud Arah Kebijakan Presiden
Dr. Obrin menegaskan, program penguatan layanan kesehatan di Papua Pegunungan merupakan implementasi langsung dari kebijakan Presiden yang menginginkan pemerataan pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia.
“Kementerian Kesehatan melakukan ini sesuai dengan arah kebijakan Presiden, di mana Presiden menginginkan seluruh wilayah Indonesia tersedia pelayanan kesehatan yang dapat diakses masyarakat dengan mutu kualitas terbaik dan juga terjangkau oleh masyarakat,” ujarnya.
Infrastruktur, Alat, dan SDM Diperkuat
Selain meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan, Kementerian Kesehatan juga terus memperkuat infrastruktur pelayanan kesehatan melalui pembangunan rumah sakit, penyediaan alat kesehatan modern, serta peningkatan sistem rujukan nasional.
Dr. Obrin mengungkapkan, pemerintah telah menyelesaikan pembangunan sekitar 20 rumah sakit baru dan tengah meningkatkan kapasitas sekitar 66 rumah sakit di berbagai daerah di Indonesia, termasuk membangun rumah sakit tipe C di wilayah yang sebelumnya belum memiliki fasilitas kesehatan memadai.
“Gedung itu bukan hanya bangunan. Di dalamnya harus ada alat. Melalui program SIREN, kita menguatkan layanan rujukan termasuk alat-alat kita supply. Tinggal bagaimana nanti kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar ketika tempatnya dibangun, alatnya tersedia, SDM-nya disekolahkan, keberlanjutannya tetap bisa dijaga oleh pemerintah daerah,” katanya.
Ia menambahkan, keberhasilan program tersebut tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik, tetapi juga komitmen pemerintah daerah dalam menjaga operasional pelayanan kesehatan setelah seluruh fasilitas tersedia.
Target Papua Pegunungan Tercapai Tahun 2028
Khusus untuk Papua Pegunungan, Kementerian Kesehatan menargetkan pemerataan layanan kesehatan di delapan kabupaten dapat tercapai pada 2028.
“Roadmap awal kita, tahun 2028 delapan kabupaten di Papua Pegunungan sudah mencapai layanan yang setara. Untuk seluruh Indonesia kita targetkan selesai pada tahun 2029,” ungkapnya.
Rumah Sakit Provinsi Masih Dalam Kajian
Mengenai rencana pembangunan Rumah Sakit Provinsi Papua Pegunungan, dr. Obrin mengatakan pemerintah masih melakukan kajian bersama Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan pemerintah kabupaten.
Menurutnya, keberadaan rumah sakit tingkat provinsi sangat dibutuhkan karena rumah sakit kabupaten diperkirakan hanya mampu menangani sekitar 70 hingga 80 persen kasus. Sisanya merupakan kasus dengan tingkat kompleksitas tinggi yang memerlukan fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih lengkap.
“Papua Pegunungan memang belum memiliki rumah sakit provinsi. Ketika kita bicara rumah sakit kabupaten, diperkirakan hanya mampu menangani sekitar 70 sampai 80 persen kasus. Masih ada sekitar 20 sampai 25 persen kasus yang lebih berat dan harus ditangani rumah sakit dengan fasilitas lebih lengkap. Karena itu nanti akan kita bahas bersama gubernur dan para bupati,” jelasnya.
Ia menambahkan, Kementerian Kesehatan siap menindaklanjuti rencana tersebut dengan mempertimbangkan kesiapan anggaran pemerintah pusat maupun daerah.
“Bangunan bisa kita bangun, tetapi yang lebih penting adalah sistem dan tata kelolanya. Apakah pembiayaannya 100 persen dari pusat atau melalui skema berbagi dengan daerah, tentu akan mempertimbangkan kemampuan keuangan masing-masing,” katanya.
Pembangunan Rumah Sakit Berdasarkan Kebutuhan
Terkait kemungkinan dibangunnya rumah sakit milik Kementerian Kesehatan seperti yang ada di Jayapura, dr. Obrin menegaskan bahwa pemerintah akan terlebih dahulu melihat kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat.
“Kita tidak melihat apakah rumah sakit Kemenkes atau rumah sakit daerah. Yang menjadi dasar adalah kebutuhan masyarakat. Kalau fasilitas pelayanan kesehatan yang ada sekarang masih kurang, tentu akan ada upaya pemenuhan. Karena urusan kesehatan merupakan kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maka semuanya harus dibahas dan diputuskan bersama,” pungkasnya.
Melalui program pengampuan, penguatan infrastruktur, penyediaan alat kesehatan, serta peningkatan kualitas tenaga medis, pemerintah berharap masyarakat Papua Pegunungan ke depan dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang setara dengan daerah lain di Indonesia tanpa harus melakukan rujukan ke luar daerah, sehingga akses terhadap layanan kesehatan yang cepat, berkualitas, dan berkeadilan benar-benar dapat terwujud.***
Tinggalkan Balasan