CORAKPAPUA.COM, Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo RI) terus memperkuat kapasitas komunikasi publik pemerintah melalui kegiatan Pembinaan dan Penguatan Kapasitas Komunikasi Publik yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting pada Selasa (7/7/2026). Kegiatan berskala nasional ini diikuti oleh seluruh Dinas Komunikasi dan Informatika provinsi di Indonesia sebagai upaya membangun komunikasi pemerintahan yang semakin adaptif, efektif, dan terpercaya di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi.
Dari Provinsi Papua Pegunungan, kegiatan tersebut diikuti oleh Lepianus Z. Kogoya, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfosantik) Provinsi Papua Pegunungan, bersama Naela Itlay, S.H., Kepala Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfosantik Provinsi Papua Pegunungan.
Pelatihan nasional ini menghadirkan Direktur Komunikasi Publik Karim Syuryadi serta Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi DKI Jakarta, Marulina Dewi, sebagai narasumber utama. Keduanya membagikan pengalaman, strategi, dan pendekatan komunikasi publik yang dinilai relevan dalam menghadapi tantangan era digital.
Dalam pemaparannya, Karim Syuryadi menegaskan bahwa tantangan komunikasi publik saat ini jauh lebih kompleks dibandingkan sebelumnya. Pemerintah, menurutnya, tidak hanya dituntut mampu menyampaikan informasi secara cepat, tetapi juga harus mampu menghadapi hoaks, disinformasi, serta berbagai persepsi keliru yang dapat mengaburkan pesan pemerintah.
Untuk menggambarkan tantangan tersebut, Karim mengibaratkannya dengan tragedi tenggelamnya kapal Titanic yang gagal mengantisipasi gunung es akibat tertutup kabut.
“Kabut yang dihadapi dalam komunikasi publik itu bisa berupa mitos, berita palsu, ataupun keyakinan yang berlebihan di kalangan para pelaksana komunikasi publik sendiri, persis seperti keyakinan para awak Titanic yang menganggap kapal mereka tidak mungkin tenggelam,” ujar Karim.
Ia menjelaskan bahwa hubungan antara pemerintah dan masyarakat kini telah berubah secara signifikan. Jika dahulu komunikasi pemerintah berlangsung secara langsung dan relatif sulit diintervensi, kini banyak pihak yang dapat memengaruhi bahkan mengubah arah komunikasi di ruang publik.
“Sekarang hubungan antara pemerintah dan masyarakat sudah bergeser. Kalau dulu hubungan itu bersifat langsung dan nyaris tidak bisa diintervensi, maka sekarang banyak agen-agen yang dapat membentuk bahkan membelokkan arah komunikasi sekaligus merebut perhatian publik terhadap komunikasi pemerintah,” katanya.
Karim berharap seluruh peserta mampu mengimplementasikan materi yang diperoleh dalam pelaksanaan komunikasi publik di instansi masing-masing.
“Mudah-mudahan kegiatan hari ini memberikan manfaat yang luar biasa, menjadi inspirasi yang berguna bagi kita semua, sekaligus dapat dipraktikkan dalam proses komunikasi publik sehari-hari sehingga kehadiran negara semakin bermakna dan bermanfaat bagi masyarakat,” tuturnya.
Sementara itu, Marulina Dewi memaparkan strategi komunikasi publik yang diterapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui pendekatan komunikasi dua arah simetris (two-way symmetrical communication) yang dikembangkan oleh pakar komunikasi James Grunig.
Menurutnya, komunikasi pemerintah yang efektif tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi kepada masyarakat, tetapi juga pada kemampuan mendengar aspirasi, kritik, sentimen, dan pengaduan masyarakat sebagai dasar penyusunan kebijakan yang lebih responsif.
«”Bagaimana komunikasi yang baik dilakukan dari dua arah. Pemerintah menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga harus mendengar aspirasi, sentimen maupun pengaduan masyarakat,” jelas Marulina.
Ia menambahkan bahwa tujuan utama strategi tersebut adalah membangun saling pengertian, meningkatkan partisipasi masyarakat, memperbaiki kualitas pelayanan publik, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Marulina menjelaskan bahwa Diskominfotik DKI Jakarta berperan sebagai orkestrator utama komunikasi pemerintah yang memastikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menyampaikan informasi dengan arah, substansi, fakta, dan data yang sama.
“Yang kami bangun bukan keseragaman konten atau kata-kata, tetapi keselarasan pesannya. OPD boleh menggunakan gaya bahasa yang berbeda sesuai karakter audiensnya, namun yang tidak boleh berbeda adalah substansi, fakta, data, kebijakan, dan pesan kunci yang telah ditetapkan,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa masyarakat tidak melihat informasi berdasarkan masing-masing OPD, melainkan sebagai satu kesatuan pesan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Perbedaan data atau substansi antar-OPD berpotensi menimbulkan kebingungan sekaligus menurunkan tingkat kepercayaan publik.
Untuk mendukung komunikasi yang terintegrasi, Pemprov DKI Jakarta membangun ekosistem komunikasi yang melibatkan seluruh OPD, badan usaha milik daerah (BUMD), rumah sakit daerah, puskesmas, kecamatan, kelurahan, hingga sekolah. Seluruh unsur tersebut memiliki kanal komunikasi resmi yang terhubung melalui koordinasi harian, grup lintas OPD, pertemuan rutin, penyusunan agenda pimpinan, pembahasan isu strategis, penyediaan data pendukung, materi publikasi, hingga respons cepat terhadap isu-isu yang berkembang.
Dalam penyusunan strategi komunikasi, Diskominfotik DKI Jakarta menerapkan empat tahapan utama, yakni analisis situasi, penyusunan narasi dan taktik komunikasi, pelaksanaan strategi komunikasi, serta monitoring dan evaluasi.
Marulina menegaskan bahwa strategi komunikasi tidak boleh dibangun berdasarkan asumsi, tetapi harus didasarkan pada data yang akurat. Untuk itu, pihaknya memanfaatkan lima sumber utama, yaitu media monitoring dan social listening selama 24 jam, survei masyarakat, laporan pengaduan warga melalui aplikasi layanan publik, Portal Satu Data Indonesia, serta informasi strategis dari rapat pimpinan dan program prioritas pemerintah.
Sebagai upaya menangkal penyebaran informasi palsu, Pemprov DKI Jakarta juga mengembangkan program Jakarta Lawan Hoaks untuk menghadapi hoaks, misinformasi, dan disinformasi yang beredar di ruang digital.
Pada tahap monitoring, evaluasi komunikasi dilakukan setiap hari melalui analisis pemberitaan media massa dan media sosial. Hasil analisis tersebut kemudian disampaikan kepada gubernur, wakil gubernur, serta seluruh kepala OPD dalam bentuk media briefing yang memuat isu utama, tingkat urgensi, potensi dampak, hingga rekomendasi tindak lanjut.
Selain monitoring harian, evaluasi berkala juga dilakukan melalui survei masyarakat guna mengukur sejauh mana pesan pemerintah dipahami, dipercaya, dan mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat sesuai tujuan komunikasi yang telah ditetapkan.
Melalui kegiatan pembinaan ini, Kominfo RI berharap seluruh pengelola komunikasi publik di Indonesia, termasuk jajaran Diskominfosantik Provinsi Papua Pegunungan, semakin profesional dalam mengelola informasi publik, adaptif terhadap perkembangan teknologi digital, serta mampu membangun komunikasi yang terintegrasi, berbasis data, dan berorientasi pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap setiap kebijakan pemerintah.
Keikutsertaan Papua Pegunungan dalam kegiatan nasional ini menjadi wujud komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas komunikasi publik dan pelayanan informasi kepada masyarakat, sehingga setiap program dan kebijakan pembangunan dapat tersampaikan secara cepat, akurat, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Tinggalkan Balasan